Oleh :

AZRANI ERY SAPUTRA,S.Pi

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar didunia, terdiri dari pulau- pulau besar yang diapit oleh dua benua yakni Asia dan Australia dengan jumlah kurang lebih 17.000 pulau (Gayo, 1997), dan garis pantai sepanjang 81.000 km sedangkan luas wilayah perairan sejak berlakunya Konvensi Hukum Laut Internasional (1996) adalah 5,8 juta km persegi (Sallatang dalam Feliatra, 1998). Kondisi ini merupakan gambaran bahwa negeri ini memiliki asset sumber daya laut yang berpotensi untuk mensejahterakan rakyatnya.

Tercatat 6,6 juta ton tercatat potensi lestari perikanan negara kita. Sedangkan yang dieksploitasi baru mencapai 2,6 juta ton (Dahril dalam Feliatra; 1998), Sehingga, terdapatlah tidak kurang dari 4 juta ton yang belum termanfaatkan. Dari sekelumit gambaran tersebut, maka pertanyaan mendasar adalah, mengapa sumber daya kelautan dan perikanan yang dieksploitasi belum juga mencapai setengah lebih sedikit dari total jumlah potensi lestari perikanan yang ada. Padahal negara ini sudah cukup dewasa dalam pembangunan, karena banyak para ahli yang berkompeten untuk menata pembangunan perikanan. Akan tetapi semua masih terkesan stagnan sehingga tergambar bahwa kekayaan alam khususnya aset perikanan dan kelautan dinegeri yang besar ini, ternyata masih belum termanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Berbicara tentang potensi perikanan dan kelautan Indonesia, salah satu wilayah yang tidak terpisahkan dari kegiatan perikanan dan kelautannya yang cukup besar yakni Nanggroe Aceh Darussalam,. Negeri ”Serambi Mekkah” ini merupakan salah satu Daerah Istimewa yang terletak di Pulau Sumatra. Secara administratif, provinsi ini memiliki 17 kabupaten dengan 4 kota dan Banda Aceh sebagai ibukota provinsi.

Aceh memiliki potensi besar di bidang pertanian, perkebunan dan juga merupakan salah satu wilayah yang memiliki potensi perikanan darat dan laut yang cukup besar serta handal untuk menjadikan potensi perikanannya sebagai salah satu ujung tombak peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Adapun luas perairan wilayah Aceh berkisar 295.370 km yang terdiri dari laut wilayah perairan teritorial dan perairan kepulauan sebesar 56.563 km dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 238.807 km. Besarnya dan luasnya wilayah perairan Aceh ini merupakan gambaran bahwa potensi perikanan dan kelautan yang ada didalamnya dapat menjadi income positif bagi negeri ini dan rakyatnya. Sekelumit gambaran kecil data wilayah perairan tersebut dapat memberikan gambaran pada kita bahwa sebenarnya Aceh memiliki potensi dan kekayakan sumberdaya alam perikanan dan kelautan yang sangat besar untuk digunakan bagi pembangunan ekonomi dan kemakmuran.

Suatu kenyataan yang tak dapat dipungkiri, bahwa  dari sektor perikanan saja, tenaga kerja yang dapat diserap sekitar 257.300 jiwa (BIP Aceh, 2008 dalam lepmida.com). Perinciannya, dari sektor penangkapan, terserap nelayan tetap dan tidak tetap sebanyak 164.080 jiwa ; sektor budidaya sekitar 56.300 jiwa ; sektor pengolahan sebanyak 20.670 jiwa; dan sektor pemasaran hasil perikanan melalui penjual ikan mencapai 16.250 jiwa.

Arah Pembangunan Perikanan dan Kelautan di Aceh

Peran serta pemerintah dalam membangun dan mengoptimalkan sumber daya perikanan dan kelautan di Nanggroe Aceh Darussalam cukup maksimal hal itu dapat kita lihat dari kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB Aceh, maka Pemda Aceh melakukan kerja sama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi Aceh. Yakni membuat suatu kebijakan berupa pendirian Pusat Pertumbuhan Perikanan NAD. Maksudnya, telah ditentukan tempat-tempat pertumbuhan untuk berbagai subsektor di sektor perikanan dengan tujuan agar dapat memacu tingkat perkembangan perikanan di NAD. Selain itu, dia bertujuan untuk menarik wilayah-wilayah sekitar pusat pertumbuhan untuk bersama-sama memberikan kontribusi dalam meningkatkan jumlah produksi perikanan di propinsi Nanggroe Aceh Darussalam yakni dengan membuat pusat pertumbuhan perikanan tangkap di Banda Aceh, Aceh Besar, Sabang dan sekitarnya, membuat pusat kegiatan Budidaya air tawar di Takengon, Aceh Tengah, Bener Meriah, Gayo Lues, membangun Budidaya air payau di Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang, budidaya laut di Pulau Simelue dan sekitarnya, Sinabang (BIP Aceh, 2008 dalam lepmida.com).

Tidak cukup dengan pendirian Pusat Pertumbuhan Perikanan, Pemda Aceh juga melakukan upaya eksplorasi sumberdaya kelautan dan perikanan melalui peningkatan kapasitas industri perikanan tangkap, perikanan budidaya, industri pengolahan, dan industri kelautan yang bertumpu pada Iptek. Dari sini kita dapat melihat sekelumit gambaran komitmen pemerintah untuk mengarahkan pembangunan negeri ini dari sektor perikanan dan kelautan, walaupun diperlukan lagi adanya keberlanjutan yang lebih efektif dari semua usaha yang telah dilakukan tersebut.

Tantangan dan Peluang Pembangunan Perikanan dan Kelautan di Aceh

Dalam hal konteks pembangunan ekonomi Aceh berbasis perikanan dan kelautan maka untuk melakukan pembangunan sektor tersebut dapat kita perhatikan pada salah satu peluang besar yakni tingkat pemanfaatan sumber daya perikanan di wilayah Aceh yang telah mencapai 37,60% atau 102.555 ton (tahun 2004), sedangkan tingkat maximum sustainable yield (MSY) plus total allowable catch (TAC) baru mencapai 272.707 ton (Dinas Perikanan NAD 2008). Jadi, masih ada peluang pengembangan/pemanfaatan perikanan tangkap di NAD sebesar 62,40%.

Adapun untuk sumberdaya non-ikan yang berada di perairan laut Aceh, terbukti banyak tersebar di hampir seluruh wilayah propinsi NAD. Sebagai bukti, udang lobster banyak dijumpai di Aceh Timur, Aceh Jaya, dan Aceh Selatan. Selain itu, Pelagis kecil banyak terdapat di area Pulau Banyak, perairan Aceh Barat, Bireuen, dan Aceh Barat, sedangkan ikan jenis demersal banyak terdapat di wilayah Aceh Barat, Pidie, dan Aceh Utara.

Adapun tantangan berat yang perlu menjadi perhatian pemerintah dalam hal ini adalah  permasalahan peningkatan ekonomi dan masih lemahnya kemampuan sumberdaya manusia sebagai pelaku kegiatan perikanan dan kelautan yakni para nelayan dan petani ikan terutama diwilayah-wilayah pesisir Aceh Ditambah lagi dengan kondisi pasca Tsunami. Kondisi ini bagi sebagian masyarakat pesisir masih terpendam suasana trauma yang melekat sehingga hal itu dikhawatirkan berdampak pada kinerja dalam menghasilkan pendapatan ekonomi yang lebih baik. Selain itu adanya isu-isu kemiskinan masyarakat yang masih bersarang diwilayah pesisir yang notabenenya adalah para petani ikan dan nelayan laut. Merupakan tantangan yang perlu langkah-langkah strategis untuk dilakukan penanggulangan.

Uapaya Mengoptimalkan Sektor Perikanan Dan KelautanUntuk Pembangunan Ekonomi

Menghadapi kerja apapun, maka sangat diperlukan kesungguhan dan ketangguhan dalam mengaturannya, semua itu tak semudah membalikkan telapak tangan. Peluang dan tantangan perlu diperhatikan sehingga mudah untuk mencari solusinya. Upaya pembangunan sarana dan prasarana sektor perikanan yang telah dilakukan oleh pemerintah perlu dijaga dan dioptimalkan penggunaannya oleh pemerintah. Mengoptimalkan nya perlu melibatkan para ahli perikanan hingga aset tersebut perlu berkelanjutan sehingga kedepan mampu memberikan input positif bagi masyarakat, pendapatan ekonomi daerah dan peningkatan ekonomi khususnya bagi masyarakat nelayan dan petani ikan.

Melakukan optimalisasi peran sektor perikanan dan kelautan sebagai ujung tombak pembangunan ekonomi di Nanggoroe Aceh Darussalam ini perlu dilakukan dengan lebih serius terutama dalam melakukan pembinaan sumberdaya manusia yakni para nelayan dan petani ikan sebagai ujung tombak sektor perikanan. Memperhatikan kondisi pendidikan anak-anak petani dan nelayan pesisir yang ada di wilayah Aceh merupakan tanggung jawab pemerintah yang ini kedepan akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kemampuan sumberdaya manusia diwilayah pesisir Aceh.

Pemulihan akibat pasca Tsunami yang telah terjadi telah menoreh luka dan trauma tersendiri bagi sebagian masyarakat. Untuk itu perlu dilakukan upaya pemberian motivasi berupa pelatihan agar mereka dapat bangkit dari trauma dan semua keterpurukan yang mereka alami sehingga keadaan mereka dapat pulih kembali .Upaya lain dapat dilakukan dengan membentuk sejumlah kelompok  kerja serta memberikan pelatihan-pelatihan khusus dan arahan yang dapat membangkitkan semangat dan membuka pikiran mereka untuk dapat menciptakan lapangan kerja yang dapat menunjang perekonomian, sehingga isu-isu  kemiskinan yang melanda dikalangan petani ikan dan nelayan laut dapat teratasi. Selain itu perlua adanya perhatian pemerintah kepada anak-anak petani dan nelayan, dengan memberikan beasiswa pendidikan bagi mereka. Dengan itu peningkatan kemampuan dan mutu sumberdaya manusia diwilayah pesisir ini kedepan dapat berdampak pada peningkatan etos kerja dan diharapkan dapat mampu meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat.