Lomba Karya Tulis Desember 2010. Juara Harapan I TNI-AL
- Januari 14, 2011
- by
(Upaya Memperkuat Pertahanan Wilayah Terluar Indonesia
OLEH
AZRANI ERY SAPUTRA, S.PI
“Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur.(Q.S. An-Nahl (16): ayat 14). Ayat diatas merupakan gambaran lugas akan kekayaan laut beserta isinya, dimana kondisi itu juga terkhusus dimiliki oleh wilayah-wilayah yang umumnya berbasis kepulauan, salah satunya adalah wilayah laut nusantara kita, Indonesia
Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar didunia, terdiri dari pulau-pulau yang diapit oleh dua benua yakni Asia dan Australia dengan jumlah kurang lebih 17.000 pulau (Gayo, 1997), dengan garis pantai sepanjang 81.000 km . Sedangkan luas wilayah perairan sejak berlakunya Konvensi Hukum Laut Internasional (1996) adalah 5,8 juta km persegi (Sallatang dalam Feliatra, 1998). Kondisi ini idealnya menggambarkan bahwa negara kita memiliki aset sumber daya laut yang besar dan berpotensi untuk mensejahterakan serta mencerdaskan rakyatnya.
Indonesia memiliki potensi sektor perikanan yang sangat besar, produksi selama tahun 2009 hanya mencapai 10 juta ton dan produksi tersebut diharapkan akan meningkat minimal menjadi 12 juta ton dalam tahun 2010. (Fadel Muhammad, dalam antaranews.com). Gambaran produksi perikanan dari sekelumit data diatas menunjukkan, bahwa kekayaan alam khusus dibidang produksi perikanan ini masih perlu upaya optimal untuk ditingkatkan. Untuk itu harus dilihat kembali bahwa pembangunan perikanan kita saat ini dirasakan masih perlu adanya usaha pembenahan yang optimal, kita perlu mengoreksi, sejauh mana peran pemerintah selama ini dalam memberi input positif untuk pembangunan perikanan bagi masyarakat pesisir khusunya, baik dalam sumbangsih pemikiran, teknologi, inovasi peralatan perikanan, pengabdian untuk masyarakat dan terakhir yang paling utama adalah penguatan ekonomi masyarakat perikanan yang umumnya hidup di wilayah persisir dan pulau-pulau kecil.
Kita tidak bisa menutup mata, bahwa kemajuan pembangunan perikanan itu sendiri ditentukan oleh banyak faktor, salah satunya adalah ketersediaan finansial dalam bentuk modal bagi para nelayan untuk pengembangan usaha bidang perikanan yang mereka geluti. Dalam arti lain, penguatan “Ekonomi” yang berbasis perikanan bagi masyarakat pesisir yang umumnya bergelut dalam dunia perikanan, harus diupayakan secara penuh, sebagai penunjang kehidupan bagi mereka guna keberhasilan pembangunan perikanan dan penguatan perekonomian dari masyarakat pesisir itu sendiri.
Tulang punggung pembangunan perikanan itu juga berada pada masyarakat nelayan yang umumnya berdomosili diwilayah-wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sepanjang pantai negeri ini. Merekalah yang seharusnya menjadi “icon” kesejahteraan karena potensi perikanan dan kelautan negeri ini sangat besar dan berada diwilayah mereka. Akan tetapi seperti kata pepatah hal itu masih jauh panggang dari api. Kita dapat lihat tingkat kemiskinan masih berada pada kantong-kantong wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Oleh karena itu perlu adanya perhatian dari para pemangku kebijakan perikanan di negeri ini khususnya, untuk memperhatikan peningkatan dan penguatan perekonomian masyarakat diwilayah tersebut. Karena di sisi lain, jika masyarakat pesisir pada kondisi ini tidak diperhatikan, maka secara tak sadar dikhawatirkan berdampak negatif pada lemahnya loyalitas masyarakat pada negara dan akhirnya berakibat pada lemahnya keutuhan pertahanan dan keamanan wilayah NKRI.
Tulisan ini mencoba untuk menyajikan dan mencari solusi bagaimana strategi penguatan ekonomi masyarakat pesisir yang berbasis perikanan dengan harapan hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk mengatasi kemiskinan diwilayah-wilayah pesisir sekaligus sebagai upaya untuk mengantisipasi gangguan pertahanan dan keamanan (Hankamrata) dikawasan pulau-pulau terluar di Wilayah Republik Indonesia. Karena Melihat kenyataan yang ada, di wilayah pulau-pulau terluar yang menjadi sengketa sebagai contoh seperti pada kasus pulau sepadan dan ligitan, yang kini sudah menjadi hak milik negara lain, kondisi itu merupakan ancaman bagi keutuhan wilayah NKRI yang bisa jadi bahwa pemicu masalah tersebut karena kurangnya perhatian pemerintah disektor ekonomi perikanan untuk membantu meningkatkan perekonomian masyarakat pesisir yang mendiami wilayah tersebut.
Kondisi dan pengalaman yang sudah terjadi, seharusnya menjadi bahan pemikiran dan tugas baru bagi pemerintah sebagai pemangku kebijakan dalam hal ini, untuk berupaya mengoptimalkan peran sektor perikanan sebagai ujung tombak peningkatan perekonomian masyarakat pesisir. Sehingga dengan adanya penguatan dan strategi baru dalam peningkatan ekonomi masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil ini nantinya dapat memberi dampak besar pada kesejahteraan serta penguatan sikap dan loyalitas pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
II. PEMBANGUNAN PERIKANAN DI KAWASAN PESISIR
a. Alasan perlunya pembangunan perikanan di wilayah pesisir
Pesisir adalah daerah pertemuan darat dan laut, dengan batas darat dapat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air yang masih mendapat pengaruh sifat-sifat laut, seperti angin laut, pasang surut, dan intrusi air laut. Ke arah laut, perairan pesisir mencakup bagian batas terluar dari daerah paparan benua yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi didarat, seperti sedimentasi dan aliran air tawar.
Definisi wilayah seperti diatas memberikan suatu pengertian bahwa ekosistem perairan pesisir merupakan ekosistem yang dinamis dan mempunyai kekayaan habitat beragam, di darat maupun di laut serta saling berinteraksi. Selain mempunyai potensi besar, wilayah pesisir juga merupakan ekosistem yang mudah terkena dampak kegiatan manusia. Umumnya kegiatan pembangunan secara langsung maupun tidak langsung berdampak merugikan terhadap ekosistem perairan pesisir (Dahuri et al., 1996).
Pertimbangan penting yang dapat di jadikan sebagai alasan yang berarti mengapa perlu dilakukannya pembangunan di wilayah pesisir yakni:
1. Pesisir merupakan wilayah yang memiliki sumber daya laut yang dapat pulih, artinya ikan ataupun sumberdaya laut lainnya dapat dimanfaatkan, namun harus memperhatikan kelestarinnya, sehingga nantinya masih terus dapat diusahakan.
2. Wilayah pesisir merupakan pusat pertumbuhan ekonomi, tidak dapat dielak lagi bahwa abad 21 ini akan berlaku sistim leberalisasi perdagangan hal ini akan membuka peluang untuk bersaing memasarkan produk-produk kelautan dalam perdagangan internasional.
4. Persisir merupakan daerah penghasil ikan yang merupakan sumber protein yang tinggi, sumberdaya ikan mengandung protein yang tinggi khususnya untuk asam amino tak jenuh atau yang dikenal orang dengan OMEGA-3 yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia.
5. Pesisir mampu menjadi wilayah penghasil devisa negara. Udang dan beberapa jenis ikan ekonomis penting seperti Tuna, Cakalang ataupun Lobster saat ini merupakan komoditi ekspor yang menghasilkan devisa negara diluar sektor kehutanan maupun pertambangan.
6. Dengan pembangunan wilayah pesisir diharapkan mampu kedepannya memperluas lapangan kerja, dengan semakin sempitnya lahan pertanian diareal daratan dan semakin tingginya persaingan tenaga kerja dibidang industri maka salah satu alternatif dalam penyediaan lapangan pekerjaan adalah disektor perikanan. Apalagi dengan adanya hak otonomi daerah, maka daerah-daerah yang memiliki potensi perikanan akan berlomba untuk mengembangkan potensi perikanan laut didaerah mereka, sehingga akan membuka peluang yang sangat besar bagi penyediaan lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal dibumi nusantara ini.
b. Sasaran pembangunan wilayah pesisir masa depan
Adapun yang perlu menjadi program prioritas dalam pembangunan diwilayah pesisir masa depan yakni pengembangan bidang ekonomi, yang merupakan konsep utama dalam pembangunan wilayah pesisir masa depan. Pada tataran praktis ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melakukan pembangunan wilayah pesisir, salah satunya yaitu Penerapan Konsep Pembangunan Berkelanjutan dibidang ekonomi. Hal ini seperti yang digambarkan oleh Darajati; 2004, Dalam konsep tersebut dijelaskan bahwa suatu kawasan pembangunan yang berkelanjutan yang berorientasi pada masa depan, memiliki empat dimensi, yaitu : Dimensi ekologis, sosial-politik, hukum dan kelembagaan serta sosial-ekonomi-budaya. Dimensi ekologis menggambarkan daya dukung suatu wilayah pesisir dan lautan (supply capacity) dalam menopang setiap pembangunan dan kehidupan manusia, sedangkan untuk Dimensi Sosial-politik, pembangunan berkelanjutan dapat dilaksanakan dalam sistem dan suasana politik demokratis dan transparan, tanpa kondisi politik semacam ini, niscaya laju kerusakan lingkungan akan melangkah lebih cepat ketimbang upaya pencegahan dan penanggulangannya. Adapun penegakan dimensi Hukum dan kelembagaan, berperan untuk mengendalikan setiap orang agar tidak merusak lingkungan pesisir dan lautan. Sedangkan untuk dimensi ekonomis-sosial dari pembangunan pesisir masa depan yang berkelanjutan yakni dapat mempresentasikan permintaan pasar terhadap sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan dimana manfaat dari pembangunan wilayah pesisir itu nantinya dapat meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal terutama bagi mereka yang termasuk ekonomi lemah.
Penekanan tentang fokus pembangunan ekonomi wilayah pesisir masa depan juga di jelaskan dalam kebijakan pembangunan dan pemanfaatan sumberdaya di wilayah pesisir seperti yang paparkan oleh Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah 1998 yakni :
1. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dan memastikan bahwa mereka mendapatkan manfaat sebesar-besarnya dari kegiatan pembangunan dan pengelolaan sumberdaya pesisir dan lautan.
2. Meningkatkan peran serta masyarakat pesisir dalam pembangunan dan pengelolaan sumberdaya wilayah pesisir dan lautan.
3. Memasyarakatkan pembangunan masyarakat pesisir yang berwawasan lingkungan yang diikuti oleh peningkatan pendapatan.
III. ARAH DAN TUJUAN PENGUATAN EKONOMI MASYARAKAT PESISIR BERBASIS PERIKANAN
a. Tujuan Pembangunan Ekonomi Nasional
Perlunya penguatan ekonomi masyarakat pesisir tidak terlepas dari adanya tujuan pembangunan ekonomi nasional yang dapat dirangkum menjadi dua arah, yakni tujuan pembangunan ekonomi jangka pendek dan tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang.
Tujuan pembangunan ekonomi jangka pendek dalam hal ini berhubungan dengan peningkatan taraf hidup, kecerdasan, kesejahteraan masyarakat yang semakin adil dan merata serta meletakkan landasan yang kuat untuk pembangunan berikutnya. Sedangkan untuk tujuan pembangunan ekonomi jangka panjang adalah mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka,bersatu berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman,tenteram,tertib,dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka,bersahabat,tertib,dan damai. Pada tahap awal pembangunan dititikberatkan pada bidang ekonomi dengan harapan akan berpengaruh pada bidang lain (id.shvoong.com; 2010).
Jika melihat tujuan pembangunan ekonomi nasional tersebut maka tergambar bahwa fokus pembangunan ekonomi nasional dalam hal ini perlu diselaraskan dalam melakukan pengaturan terhadap arah Pengembangan ekonomi bagi masyarakat pesisir.
b. Arah Pengembangan Ekonomi Berbasis Perikanan Bagi Masyarakat Pesisir
Untuk keberhasilan suatu proses pengembangan, hal yang sangat mendasar dan sangat penting untuk dirumuskan adalah arah dan tujuan pengembangan itu sendiri. Untuk itu perlu adanya komitmen untuk menjalankan semua kesepakatan melalui persetujuan semua elemen pengembang khususnya dalam mengembangkan ekonomi bagi masyarakat pesisir.
Adapun arah pengembangan ekonomi bagi masyarakat pesisir yakni diarahkan untuk dapat mewujudkan pembangunan perekonomian masyarakat nelayan dan petani ikan yang handal dan memiliki kualitas sumber daya manusia yang mampu mengelola dan membangun basis perekonomian daerah pesisir tanpa ketergantungan yang besar pada pusat sehingga pembangunan bidang perikanan dan kelautan dikawasan pesisir nantinya mampu menopang kehidupan dan kebutuhan masyarakat pesisir sehari-hari.
c. Tujuan Penguatan Ekonomi Berbasis Perikanan Bagi Masyarakat Pesisir.
Beberapa kondisi yang idealnya menjadi tujuan akan perlunya penguatan ekonomi berbasis perikanan bagi masyarakat pesisir yakni:
1. Masyarakat mampu memberdayakan potensi perikanan dan kelautan diwilayah pesisir, untuk menopang kehidupan mereka.
2. Masyarakat yang hidup di wilayah pesisir mampu untuk merencanakan dan menentukan langkah yang harus dilakukan agar mereka dapat hidup lebih layak dan bertempat tinggal dengan nyaman dengan kondisi mata pencaharian mereka sebagai nelayan dan petani ikan.
3. Mampu untuk menopang kebutuhan sandang, pangan dan papan bagi masyarakat nelayan pesisir.
4. Untuk mempermudah akses permodalan bagi masyarakat pesisir.
5. Menjadi pelopor usaha dan pemberdayaan lain bagi masyarakat pesisir yang meliputi berbagai usaha yang relevan dengan potensi sumberdaya lokal yang ada.
6. Menghindari disintegrasi masyarakat pesisir akibat kecilnya penghasilan para nelayan dan petani ikan dalam kesehariannya.
IV. PENGUATAN EKONOMI NELAYAN SEBAGAI BASIS KEKUATAN HAMKAMRATA DI WILAYAH PESISIR
a. Masyarakat pesisir sebagai benteng Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta (HAMKAMRATA)
Pesisir juga merupakan wilayah yang rentan terhadap beragam gangguan, baik gangguan alam, maupun gangguan keamanan. Kita dapat melihat bagaimana gangguan alam menerpa wilayah atau daerah pesisir seperti halnya kasus tsunami yang baru saja melanda wilayah pesisir Indonesia seperti Meulaboh-Aceh, Seumelue dan yang baru-baru ini terjadi seperti di pesisir kabupaten Mentawai. Adapun jika melihat dari sisi gangguan keamanan di wilayah pesisir, maka akan terlihat fenomena pencurian ikan (illegal fishing), bajak laut, pengeboman ikan, penambangan pasir lepas pantai yang illegal, sampai dengan perebutan wilayah seperti kasus pulau Sipadan dan Ligitan, yang merupakan salah satu wilayah pesisir yang juga merupakan pulau-pulau terluar yang dimiliki oleh negeri Indonesia.
Mengupas permasalahan gangguan keamanan diwilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, maka hal itu sebenarnya dapat kita kaitkan dengan sistem Hankamrata yang ada di negeri ini. Seperti yang di jelaskan dalam Undang-Undang RI No 34 Tahun 2004 tentang Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, maka Sesuai dengan defenisinya maka Hankamrata adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.
Melihat fenomena yang ada, kaitan antara sistem Hankamrata dengan kasus-kasus diwilayah pesisir dari pulau-pulau terluar yang ada di kawasan NKRI, maka sangat diperlukan adaya konsekwensi logis dari konsep Hankamrata tersebut yakni memberi pengertian dan pemahaman yang benar kepada masyarakat di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tentang perlunya integritas dan loyalitas masyarakat di kawasan tersebut untuk mempertahan wilayah mereka, apa lagi jika pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut berbatasan langsung serta dekat dengan negara-negara tetangga yang memiliki tingkat perekonomian yang lebih baik.
Oleh karena itu, kaitan erat antara masyarakat pesisir dengan konsep pemahaman Hamkamrata, perlu adanya upaya-upaya terstruktur dan kontinyu dalam penerapannya. Sehingga dapat dikatakan masyarakat di kawasan pesisir yang diutamakan menjadi benteng pertahanan dan keamanan nantinya mendapat support dan upaya lain untuk mempererat loyalitas pada bangsa ini. Dukungan terpenting untuk itu adalah pemberdayaan dan pengembangan ekonomi masyarakat diwilayah pesisir, agar mereka dapat hidup lebih layak. Sehingga suatu saat terjadi kondisi disintegrasi yang tidak diinginkan seperti kasus timur-timur misalnya, maka upaya penguatan ekonomi masyarakat tadi dapat menjadi alasan kuat untuk tetap bersama RI, karena masyarakat merasa bahwa pemerintah memperhatikan mereka terutama di bidang ekonomi dan kesejahteraan.
b. Penguatan Ekonomi Masyarakat Pesisir Berbasis Perikanan, Mencegah Disintegrasi Wilayah NKRI
Masyarakat diwilayah pesisir dengan karakteristik dan gaya hidup mereka yang pada umumnya dapat kita katakan masih kurang menguntungkan, perlu untuk dilakukannya perhatian khusus dalam masalah pengembangan ekonomi. Hal ini sangat penting karena dengan adanya pengembangan ekonomi masyarakat pesisir hal itu menambah lapangan dan kesempatan kerja bagi mereka. Selain itu basis pembangunan dapat lebih terarah dan terfokus pada penguatan kemandirian. Adapun aset-aset lokasi dengan sumberdaya alam pantai dan perairan lautnya, dapat di olah lebih optimal dengan adanya pemberdayaan masyarakat pesisir nantinya.
Jika diperhatikan dengan lebih seksama maka pengembangan ekonomi yang sangat tepat untuk masyarakat pesisir adalah pengembangan ekonomi yang berbasis perikanan, yakni pengembangan ekonomi yang melibatkan masyarakat nelayan dan petani ikan serta komponen-komponen pendukungnya untuk dapat fokus dan kontinyu menggali potensi perikanan diwilayah pesisir guna peningkatan kesejahteraan mereka. Arifin; (2010) menjelaskan konsep ekonomi berbasis perikanan ini dengan konsep ekonomi Benua Maritim. Karena di sana terkandung semangat baru, melihat lautan atau dunia maritim sebagai penghubung, bukan sebagai pemisah, gugusan kepulauan yang tersebar di seantero nusantara.
Pernyataan Arifin itu dapat juga dijadikan sebagai konsep awal penguatan ekonomi berbasis perikanan bagi masyarakat pesisir yang mendiami pulau-pulau kecil. Hal ini sekaligus sebagai salah satu upaya pencegah disintegrasi wilayah NKRI, sehingga dengan adanya penguatan ekonomi masyarakat pesisir, loyalitas masyarakat pada negara kesatuan RI ini pun diharapkan dapat menjadi lebih kuat dan terarah.
V. PERMASALAHAN DAN TANTANGAN
a. Rendahnya Mutu Sumber Daya Manusia Wilayah Pesisir Di Bidang Perikanan
Rendahnya sumber daya manusia khususnya para nelayan di Indonesia untuk memproduksi hasil perikanan pada umumnya disebabkan oleh pendidikan mereka dengan tingkat ekonomi dan penghasilan yang rendah, sehingga sulit untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Hal ini tergambar dari tingkat pendidikan sumber daya manusia Indonesia seperti yang digambarkan oleh dahuri dalam tokohindonesia.com Diploma dan sarjana 0,03 %, Tamatan SD 19,59 %, Tidak Tamat SD dan Tidak Sekolah 70%.
Data diatas merupakan dilema tersendiri bagi pemerintah, namun kesemuanya harus ada pilihan, jika pembangunan ingin maju, maka pendidikan terhadap sumber daya manusia perlu dipersiapkan dan ditingkatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kedepan tingkat ekonomi masyarakat dapat menjadi lebih baik.
b. Belum Dioptimalkannya Potensi Perikanan Indonesia
Indonesia sebagai negara maritim, memiliki wilayah perairan yang sangat luas, jumlah pulau yang banyak dengan kawasan pantai dan bakau yang terlebar didunia. Dengan wilayah perairan territorial, 2,7 juta km2, zona ekonomi eksklusif dan 14.000 km2 wilayah perairan umum berupa sungai,danau, waduk dan lain sebagainya. Sedangkan diperkirakan 2,2 juta jiwa diantara adalah masyarakat yang bergerak dibidang kelautan dan perikanan. Hal tersebut merupakan sekelumit gambaran bahwa sumberdaya perikanan kita cukup besar, akan tetapi besarnya potensi perikanan dan banyaknya sumber daya kelautan negara ini belum lagi dapat mensejahterakan.
Melihat segi pendapatan perkapita rakyat Indonesia sebelum krisis ekonomi jauh berada dibawah negara-negara Asean seperti Filiphina, Thailand, Malaysia, Brunai Darussalam dan Singapura. Apalagi setelah krisis multi dimensi termasuk krisis ekonomi yang melanda negara ini, tentu akan jauh lebih rendah lagi. Padahal jika sumber daya alam yang masih banyak dimiliki oleh laut Indonesia ini dikelola dengan baik, maka hal itu bisa menjadi salah satu sumber devisa yang cukup besar bagi negara ini, untuk melawan krisis ekonomi serta kemiskinan yang masih melanda negeri ini.
c. Lemahnya Informasi Dari Dunia Usaha Perikanan
Kurangnya informasi sekaligus kerjasama dunia usaha dibidang perikanan dengan para nelayan dan petani ikan di wilayah pesisir dalam hal ini merupakan permasalahan yang cukup berarti. Karena selama ini mereka (para nelayan dan petani ikan) hanya sebagai objek pekerja namun bukan sebagai partner yang nantinya dapat mengangkat derajat perekonomian mereka semakin membaik, kondisi perekonomian mereka hanya stagnan dan bisa jadi kian hari semakin memburuk.
d. Jauhnya Jangkauan ke Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil
Tidak dapat dipungkiri bahwa jauhnya jangkauan ke wilayah pesisir merupakan salah satu kendala yang dapat menghambat bantuan dan perhatian pemerintah pusat. Oleh karena itu kerjasama dengan pihak-pihak terkait terutama TNI sebagai salah satu icon keamanan negara dalam hal ini perlu menjadi perhatian yang serius, agar kedepan segala upaya dan bantuan untuk peningkatan perekonomian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran.
V. POTENSI DAN PELUANG
Penguatan ekonomi masyarakat pesisir berbasis perikanan ini, merupakan salah satu harapan besar kedepannya bagi perekonomian Indonesia untuk dapat memberikan input bagi pembangunan kawasan pesisir. Pihak-pihak yang berwenang seharusnya sudah mulai dapat melirik bahwa potensi perikanan dengan basis daerah pesisir yang menjadi sasaran pengembangan perkonomian masyarakat sebenarnya memiliki peluang yang besar untuk menjadi pertimbangan dalam hal ini:
1. Hal mendasar yang seharusnya menjadi motivasi pengembangan ekonomi berbasis perikanan bagi masyarakat pesisir yakni fokusnya pengembangan pada sumber daya alam laut khususnya dalam bentuk potensi ikan dengan beragam pola pengolahan yang masih banyak dan dimiliki oleh negara kita. Hanya tinggal pengelelolaan yang kini diperlukan, yakni mendayagunakan masyarakat pesisir dengan program pembinaan ekonomi masyarakat pesisir yang berbasis perikanan.
2. Pengembangan ekonomi berbasis perikanan bagi masyarakat pesisir sebenarnya memiliki jangkauan potensi dan peluang besar dalam merebut dunia kerja, hanya menunggu langkah apa yang perlu dilakukan agar pihak-pihak yang berkompeten baik dari pemangku kebijakan maupun dari pemilki modal berupa perusahaan dapat memberikan kepercayaanya hingga terjalin kerjasama baik dan terlaksana dalam bentuk kemitraan dengan para nelayan dan petani ikan untuk peningkatan ekonomi mereka. Hal ini sebenarnya tergambar dengan adanya contoh kerjasama yang baik antar negara seperti yang dilakukan oleh Tiga perusahaan perikanan asal Thailand, yang bermitra dengan perusahaan lokal, berencana menanamkan investasi 50 juta dolar AS setara Rp 451,5 miliar di bidang perikanan di Indonesia, merupakan satu langkah yang baik dalam pengembangan kemitraan. Mereka adalah, Century Fisheries Co Ltd bermitra dengan PT Sumber Laut Utama dan PT Bina Usahamina Indonesia (berlokasi di Jambi), TF Enterprise bermitra dengan PT Minatama Mutiara (di Merauke), dan Thai Royal bermitra dengan PT Panca Mitra Multiperdana Pontianak. (beritaindonesia.co.id). Sebenarnya kerjasama tersebut dapat memberikan jalan yang tepat sehingga pemberdayaan potensi perikanan dapat lebih berarti dengan dilakukannya kerjasama dalam bidang ekspor hasil perikanan dengan perusahaan-perusaan yang ada di negara lain guna merebut peluang pasar. Pola kemitraan seperti inilah yang seharusnya segera upayakan untuk dijalankan oleh masyarakat pesisir, agar mereka dapat mengembangkan usaha didaerahnya sendiri guna peningkatan ekonomi mereka.
VII. STRATEGI PENGUATAN
Idealnya untuk penguatan ekonomi masyarakat pesisir berbasis perikanan bisa disinergiskan dengan pola pengembangan masyarakat pesisir dan pantai. Untuk itu perlu disusun konsep dan rencana strategis yakni:
1. Meningkatkan mutu pendampingan bagi masyarakat pesisir tentang pentingnya penguatan ekonomi bagi mereka.
2. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana penunjang guna memperluas pelayanan untuk program penguatan ekonomi masyarakat pesisir berbasis perikanan sehingga dapat meningkatkan kualitas, proses dan hasil
3. Meningkatkan pelaksanaan program kendali mutu hasil perikanan melalui penetapan standard baku mutu hasil perikanan. Hal ini dilakukan untuk menghindari penolakan kegiatan ekspor hasil perikanan yang dijual oleh masyarakat.
4. Meningkatkan kemitraan dengan pihak berkepentingan (stakholder) seperti, asosiasi dan profesi perikanan, lembaga serta diklat-diklat perikanan.
Melihat adanya potensi, peluang serta tantangan dan masalah yang dihadapi dalam pengembangan perekonomian masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil, maka sangat diperlukan strategi yang diformulasikan dengan tepat untuk mencari solusi dari permasalahan yang ada. Menurut Hidayat dan Surochiem; dalam hangtuah.ac.id. Strategi Pengembangan Masyarakat Pantai dan pesisir dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu, pendekatan yang bersifat struktural dan pendekatan yang bersifat non struktural.
a. Pendekatan Struktural
Pendekatan struktural adalah pendekatan yang menekankan pada penataan sistem dan struktur sosial politik. Pendekatan ini mengutamakan peranan instansi yang berwewenang atau organisasi yang dibentuk untuk pengelolaan wilayah pesisir. Dalam hal ini peranan masyarakat cukup penting tetapi kurang kuat karena aspek struktural biasanya lebih efektif bila dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan.
Bentuk kegiatan dalam pendekatan struktural ini dapat dilakukan dengan beberapa cara:
1. Penguatan kelembagaan ekonomi dalam bentuk pendampingan Masyarakat. Langkah ini perlu dilakukan dengan serius dan kontinyu mengingat budaya masyarakat kita yang butuh kontrol dalam melakukan kegiatan-kegiatan seperti pendampingan, pelatihan dan lain sebagainya. Langkah pertama ini dilakukan oleh Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang bekerjasama dengan pihak pemerintah daerah setempat untuk melakukan pendampingan dalam bidang-bidang penyaluran dana.
2. Membuat langkah kerjasama dengan pihak lain. Dalam hal ini pemerintah dengan LSM sebagai perpanjangan tangannya ditengah masyarakat pesisir, untuk mampu melakukan lobi dan kerjasama dengan fihak lain seperti perusahaan-perusahaan perikanan guna menyalurkan produksi ikan yang diperoleh nelayan atau produk perikanan yang telah diolah menjadi bahan makanan, pembentukan lembaga-lembaga keuangan untuk peminjaman modal usaha.
3. Bagi pemerintah daerah, khususnya instansi atau dinas perikanan sebagai pemangku dan pembuat kebijakan perikanan, perlu untuk membuat kebijakan-kebijakan perikanan yang pro kepada masyarakat pesisir didalam segala aspek, khususnya untuk peningkatan kesejahteraan dalam bidang perekonomian mereka.
4. Membangun sarana dan prasaran yang memadai, lengkap dan bermanfaat bagi masyarakat pesisir untuk keberlangsungan kehidupan perekonomian mereka. Seperti pembangunan pasar ikan dan tempat pelelangan ikan (TPI), membangun pelabuhan perikanan yang strategis. Membuat kedai pesisir, koperasi pesisir dan jika memungkinkan untuk dapat membangun Bank Pesisir, yang diperuntukkan bagi masyarakat yang mendiami wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan sistem bagi hasil. Semuanya dibuat dan direncanakan dengan baik dan tepat sasaran.
5. Jika dibutuhkan, pemerintah dapat membuat suatu wadah yang menampung hasil-hasil perikanan masyarakat untuk nantinya dijual dan didistribusikan ke luar daerah pesisir. Hal ini juga dilakukan agar masyarakat pesisir tidak tersandung dengan para tengkulak yang umumnya menekan perekonomian mereka.
b. Peran TNI dalam Pendekatan Non Struktural
Pendekatan non struktural adalah pendekatan yang subyektif. Pendekatan ini mengutamakan pemberdayaan masyarakat secara mental dalam rangka meningkatkan kemampuan anggota masyarakat pesisir untuk ikut serta dalam pengelolaan dan persoalan pesisir laut. Kedua pendekatan tersebut seharusnya saling melengkapi dan dilaksanakan secara integratif.
Pendekatan non struktural merupakan pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subyek yang mempunyai keleluasaan untuk berinisiatif dan berbuat menurut kehendaknya. Pendekatan tersebut berasumsi bahwa masyarakat lokal dengan pengetahuan, keterampilan dan kesadarannya dapat meningkatkan peranannya dalam perlindungan sumber daya alam disekitarnya. Karena itu, salah satu upaya untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam diwilayah pesisir adalah dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat untuk lebih dapat melakukan sesuatu duna melindungi sumbar daya alam pesisir dan laut dalam hal ini.
Peningkatan ekonomi masyarakat disuatu wilayah akan erat hubungannya dengan loyalitas pada pemerintahan diwilayah tersebut. Sehubungan dengan perlunya penguatan perekonomian masyarakat pesisir yang berbasis perikanan sebagai salah satu upaya untuk mengantisipasi gangguan pertahanan dan keamaan diwilayah Republik Indonesia, maka diperlukan adanya partisipasi dan peran Tentara Republik Indonesia (TNI) sekaligus sebagai perpanjangan tangan pemerintah untuk membantu masyarakat pesisir dalam meningkatkan perekonomian mereka.
Upaya-upaya dalam bentuk kegiatan yang dapat dilakukan dan diprogramkan oleh TNI dalam hal ini seperti :
1. Membuat cabang-cabang atau perwakilan Pusat Koperasi TNI diwilayah pesisir dan pulau-pulau terluar dari NKRI. Selain dapat melakukan kerjasama dengan para nelayan dan petani ikan dalam memperoleh hasil produksi perikanan, hasil produksi perikanan dapat ditampung dan disalurkan lagi kewilayah luar. Hal ini dapat dilakukan oleh TNI, sekaligus sebagai salah satu upaya memantau perkembangan keamanan diwilayah tersebut.
2. Membuat pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi masyarakat diwilayah pesisir dan pulau-pulau terluar RI, untuk meningkatkan keterampilan praktis tentang pengelolaan lingkungan perairan laut bagi masyarakat dari jajaran pemerintah ditingkat dusun, desa dan kecamatan. Hal ini sangat penting untuk mendorong peran serta unsur-unsur tersebut secara aktif dalam menanggulangi segala permasalahan di wilayah pesisir, tidak hanya permasalahan lingkungan perairan laut yang secara ekologis dan ekonomis akan merugikan apa bila tidak ditata dan dikelola dengan baik dan teratur, namun keterampilan yang diberikan juga bisa terkait dengan cara-cara penanganan dan upaya antisipasi dari masyarakat pesisir jika terjadi gangguan kemanan laut. Serta keterampilan-keterampilan lain yang berkaitan dengan upaya penanggulangan permasalahan laut sehingga upaya tersebut lebih berguna dan menjadikan peran serta masyarakat pesisir dapat lebih efektif dalam upaya mengantisipasi gangguan hankamrata.
3. Bersama-sama dengan masyarakat pesisir membangun sarana dan prasarana penunjang perekonomian masyarakat, Seperti halnya gotong royong membangun sarana Tempat Pelelangan Ikan (TPI), bersama membangun pasar ikan, serta sarana dan prasarana lainnya yang khusus terkait dengan penguatan perekonomian masyarakat setempat.
VII. KESIMPULAN DAN SARAN
a. Kesimpulan
Bahwa prioritas sasaran pembangunan wilayah pesisir masa depan yakni pada dimensi pengembangan perekonomian masyarakat nelayan dan petani ikan berbasis perikanan.
Pendekatan Struktural dan non struktural menjadi fokus untuk pengembangan perekonomian masyarakat pesisir berbasis perikanan, karena semua fihak harus bekerja sama, untuk mengutamakan pemberdayaan masyarakat secara mental dengan pola pemberdayaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat pesisir itu sendiri.
b. Saran
Peran pemerintah, fihak swasta, Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) yang berkompeten khusus dibidang perikanan, harus memiliki komitmen pada pengembangan perekonomian masyarakat pesisir. Hal ini sangat diperlukan mengingat permasalahan ekonomi terkait erat dengan permasalahan kemiskinan yang perlu untuk dikhawatirkan oleh semua fihak.
Ada kaitan erat antara kemiskinan dan perlunya peningkatan ekonomi khususnya bagi masyarakat yang mendiami wilayah pesisir serta pulau-pulau terluar yang jauh dari pantauan pemerintah pusat. Hal ini bisa berdampak buruk bagi keutuhan wilayah RI. Oleh karena itu perlu adanya peran serta Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk ikut serta dalam pembinaan perekonomian masyarakat pesisir yang disertai dengan pembinaan dan pemahaman tentang pentingnya Hankamrata, sehingga diharapkan, masyarakat pesisir yang jauh dari pantauan pemerintah pusat, tetap komitmen dan loyal pada NKRI.
DAFTAR PUSTAKA
Al-Quran Surat. An-Nahl (Surat ke-16): ayat 14. Syamil Quran, Bandung.
Arifin Bustanil,Prof.DR, 2010. “Ekonomi Berbasis Benua Maritim” metrotvnews.com/metromain/analisdetail/2010/11/02/101/Ekonomi Berbasis-Benua-Maritim. Selasa, 2 November 2010 21:39 WIB.
Darajati Wahyuningsih, Dra. MSc, 2004 Makalah Sosialisasi Nasional MFCDP “Strategi Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu Dan Berkelanjutan” Direktur Kelautan dan Perikanan, Bappenas. Tidak Diterbitkan.
Feliatra, Prof,Dr,Ir,DEA,1998. Strategi Pembangunan Perikanan dan Kelautan nasional dalam meningkatkan devisa negara. Unri Press.Pekanbaru.
Gayo,Iwan; 1997, Buku Pintar Senior,Upaya Warga Negara, Jakarta.
Hidayat Moh. Manshur & As Surochiem. (Peneliti Pada Link- Ridev Institute Surabaya) http://www.hangtuah.ac.id/Baru-depan/Humas/artikel.htm.
Rahmalia Evi,M.Si, 2003. Analisis tipologi dan pengembangan desa-desa pesisir kota bandar lampung. Program pascasarjana institut pertanian bogor (IPB).
http://beritaindonesia.co.id/data/arsip/2006/04.
http://id.shvoong.com/writing-and-speaking/2031409-tujuanpembangunan-ekonomi-indonesia/ diakses 5 12 2010 ahad
http://tokohindonesia.com/ ensiklopedi /r/ rokhmin-dahuri/ wawancara2.shtml.
