STRATEGI PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL BERBASIS KELAUTAN
- Januari 26, 2011
- by
STRATEGI PENGEMBANGAN LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL YANG BERBASIS KELAUTAN DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DIKAWASAN PESISIR
Tulisan Yang Menang Dalam Lomba Karya Tulis TNI-Angkatan Laut th- 2007
( Lihat Informasinya di sini : http://www.tni.mil.id/view-5576-kapten+laut+e+ervan+sahiri+st+sabet+juara+karya+cipta+teknologi+hardikal.html )
( Lihat Informasinya di sini : http://www.tni.mil.id/view-5576-kapten+laut+e+ervan+sahiri+st+sabet+juara+karya+cipta+teknologi+hardikal.html )
I. PENDAHULUAN
Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar didunia, terdiri dari pulau-pulau yang diapit oleh dua benua yakni Asia dan Australia dengan jumlah kurang lebih 17.000 pulau (Gayo, 1997), dan garis pantai sepanjang 81.000 km Dengan luas wilayah perairan sejak berlakunya Konvensi Hukum Laut Internasional (1996) adalah 5,8 juta km persegi (Sallatang dalam Feliatra, 1998). Kondisi ini idealnya memberi gambaran bahwa negara kita ternyata memiliki asset sumber daya laut yang berpotensi untuk mensejahterakan sekaligus mencerdaskan rakyatnya.
Seluruh kekayaan dan sumber daya alam yang dihasilkan oleh laut, merupakan potensi yang tak ternilai harganya. Mulai dari aneka ragam marga satwa bawah laut, mineral sampai dengan barang tambang sebagai sumber energi. Keadaan ini telah digambar Allah Subhanahu Wata’ala dalam Al-Qur’an yang artinya adalah: “Dan Dialah yang menundukkan lautan (untukmu), agar kamu dapat memakan daging yang segar (ikan) darinya dan (dari lautan itu) kamu mengeluarkan perhiasan yang kamu pakai. Kamu (juga) melihat perahu berlayar padanya dan agar kamu mencari sebagian karunia-Nya dan agar kamu bersyukur.(Q.S. An-Nahl (16): 14).
sejumlah data menggambarkan 6,6 juta ton potensi perikanan negara kita, sedangkan yang dieksploitasi baru mencapai 2,6 juta ton (Dahril dalam Feliatra; 1998), Sehingga, terdapatlah tidak kurang dari 4 juta ton yang belum termanfaatkan. Dari gambaran data yang ada, maka pertanyaan yang mendasar adalah mengapa sumber daya kelautan dan perikanan yang dieksploitasi baru mencapai setengah lebih sedikit dari total jumlah potensi perikanan yang ada, padahal negara ini sudah cukup berkembang dan mapan dalam pembangunan, banyak para ahli yang berkompeten untuk menata pembangunan perikanan, akan tetapi semuanya terkesan bahwa kekayaan alam yang besar ini ternyata masih belum termanfaatkan secara optimal untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.
Dari pemikiran tersebut, jika pembangunan kelautan saat nampak masih jauh dari kondisi ideal seperti yang diharapkan, mungkin kita perlu mengoreksi, sejauh mana peran lembaga pendidikan perikanan selama ini dalam memberi input positif untuk pembangunan kelautan itu sendiri, baik dalam sumbangsih pemikiran, teknologi, inovasi peralatan perikanan, pengabdian untuk masyarakat perikanan dan terakhir yang paling utama adalah penyediaan sumberdaya manusia perikanan yang handal melalui pendidikan kelautan itu sendiri. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa menutup mata, bahwa kemajuan pembangunan kelautan itu sendiri ditentukan oleh banyak faktor, salah satunya adalah lembaga pendidikan berbasis kelautan yang harus senantiasa eksis memberikan input untuk pembangunan bidang perikanan dan kelautan itu sendiri. Dalam arti lain, keberadaan lembaga pendidikan berbasis kelautan harus didasari dengan kebutuhan untuk menunjang keberhasilan pembangunan kelautan itu sendiri terutama dalam pembangunan wilayah laut, pesir dan pantai.
Semakin majunya zaman, tuntutan untuk melakukan pembangunan bidang kelautan dan perikanan akan menjadi semakin meningkat, disamping tuntutan globalisasi, dan harapan ditemukannya olahan baru dari sumber daya laut, semuanya seolah-olah menjadikan kelautan dan perikanan sebagai salah satu tumpuan untuk diperolehnya sumber devisa baru disektor ini. Sementara itu lembaga-lembaga pendidikan yang berbasis kelautan sepertinya masih sangat sulit didapat, terutama diwilayah–wilayah pesisir. Padahal wilayah ini merupakan sumber devisa negara yang cukup besar untuk pembangunan. Sehingga dengan kondisi tersebut perlu adanya penempatan lembaga pendidikan berbasis perikanan diwilayah-wilayah pesisir dan pantai agar masyarakat yang berada didaerah-daerah tersebut, dapat dengan mudah memperoleh pendidikan yang berbasis kelautan tanpa harus jauh-jauh bersekolah sampai kekota. Oleh karena itu, perlu rasanya untuk mengoptimalkan keberadaan lembaga tersebut didalam masyarakat pesisir dan pantai khususnya, sehingga harapan dapat memberi input yang baik untuk mengembangkan kelautan dan perikanan bagi kesejahteraan masyarakat dapat kiranya terwujud.
Tulisan ini akan mencoba menyajikan bagaimana strategi pengembangan lembaga pendidikan nonformal yang berbasis kelautan Selama ini pendidikan jalur formal (terutama perguruan tinggi) sudah sangat banyak menghasilkan orang-orang bijak yang umumnya pandai dalam mengatur dan membuat perencanaan. Sementara itu pendidikan berbasis kelautan yang diformat dari jalur non formal untuk menghasilkan para pekerja lapangan dengan semangat dan etos kerja yang handal sepertinya sulit didapat. Hal inilah yang seharusnya menjadi bahan pemikiran baru bagi pemerintah untuk berupaya mengoptimalkan peran lembaga pendidikan non formal dalam pembangunan kelautan dinegara ini. Karena selain dapat mencerdaskan anak bangsa dengan menghasilkan sumber daya manusia yang maju, berdaya saing tinggi, dan dapat mengolah sumber daya alam pesisir dan laut negeri ini dengan lebih baik, sebenarnya pemerintah juga dapat mensejahterakan rakyat (khususnya masyarakat pesisir) melalui pengembangan lembaga pendidikan non formal yang berbasis kelautan.
II. PEMBANGUNAN KAWASAN LAUT
a. Alasan perlunya pembangunan kelautan
Indonesia merupakan negara bahari yang sangat kaya dengan potensi kelautan dan perikanannya. Dengan melihat letak geografis yang strategis dan keanekaragaman biota lautnya, merupakan keunggulan kompetitif yang jarang dimiliki oleh negar lain, sehingga perlu adanya pembangunan dibidang kelautan sebagai penggerak perekonomian bangsa.
Ada beberapa alasan mendasar mengapa pembangunan kelautan Indonesia perlu dilakukan. Dahuri dalam tokohindonesia.com; menjelaskan bahwa paradigma pembangunan kelautan ini berdasarkan pada beberapa hal yakni dengan melihat adanya potensi, peluang, permasa-lahan, kendala, dan kondisi pembangunan kelautan yang ada, selain juga mempertimbangkan pengaruh lingkungan strate-gis terhadap pembangunan nasional seperti globalisasi dan otonomi daerah.
Melihat pertimbangan lain, bahwa sumberdaya alam laut merupakan sumberdaya yang dapat pulih, ditambah lagi dengan kondisi negara kita yang memiliki sumberdaya laut yang besar, sementara itu berlakunya sistim pasar bebas abad 21 ini diharapkan nantinya Indonesia dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia. Sehingga dengan pengelolaan potensi kelautan yang baik dan benar, hal itu dapat meningkatkan devisa negara, yang akhirnya diharapkan dapat mensejahterakan bangsa ini dengan adanya pembukaan lapangan kerja baru. Hal ini juga dijelaskan oleh Feliatra; 2002 tentang alasan perlunya pembangunan kelautan;
1. besarnya sumber daya alam laut Indonesia yang ditinjau baik dari segi kuantitas maupun keragamannya. Besarnya sumberdaya laut tersebut dapat dilihat dari kenekaragaman biota laut Indonesia yang juga terbesar didunia (Marine Mega Biodiversity) dengan 8.500 spesies ikan, 555 spesies rumput laut dan 950 spesies terumbu karang, 20.000 jenis moluska.
2 Sumberdaya laut merupakan sumberdaya yang dapat pulih, artinya ikan ataupun sumberdaya laut lainnya dapat dimanfaatkan, namun harus memperhatikan kelestarinnya, sehingga nantinya masih terus dapat diusahakan.
3. Merupakan pusat pertumbuhan ekonomi, tidak dapat dielak lagi bahwa abad 21 ini akan berlaku sistim leberalisasi perdagangan hal ini akan membuka peluang untuk bersaing memasarkan produk-produk kelautan dalam perdagangan internasional.
4. Merupakan sumber protein yang tinggi, sumberdaya ikan mengandung protein yang tinggi khususnya untuyk asam amino tak jenuh atau yang dikenal orang dengan OMEGA-3 yang sangat bermanfaat bagi tubuhmanusia.
5. Penghasil devisa negara. Udang dan beberapa jenis ikan ekonomis penting seperti Tuna, Cakalang ataupun Lobster saat ini merupakan komoditi ekspor yang menghasilkan devisa negara diluar sektor kehutanan maupun pertambangan.
6. Memperluas lapangan kerja, dengan semakin sempitnya lahan pertanian diareal daratan dan semakin tingginya persaingan tenaga kerja dibidang industri maka salah satu alternatif dalam penyediaan lapangan pekerjaan adalah disektor perikanan. Apalagi dengan adanya hak otonomi daerah, maka daerah-daerah yang memiliki potensi perikanan akan berlomba untuk mengembangkan potensi perikanan laut didaerah mereka, sehingga akan membuka peluang yang sangat besar bagi penyediaan lapangan pekerjaan yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang tinggal dibumi nusantara ini.
b. Sasaran Pengembangan Kelautan masa depan
Ada beberapa sasaran yang harus dicapai dalam pengembangan perikanan Indonesia kedepan, yang kesemuanya juga bisa terkait pada sasaran pengembangan kelautan Indonesia dimasa depan, karena memang kelautan dan perikanan memiliki keterkaitan yang erat. Harapan bahwa kondisi tersebut dapat menjadi acuan dalam menindaklanjuti arah dan tujuan pengembangan lembaga pendidikan non formal yang berbasis kelautan nantinya. Maka perlu adanya sasaran yang tepat untuk menuju arah tersebut.
Sasaran-sasaran tersebut seperti dipaparkan oleh Dahril dalam Feliatra, 1998 yang menjelaskan beberapa hal yang diperlukan untuk sasaran pengembangan Perikanan dan Kelautan masa depan yakni;
1. Pada peningkatan pemanfaatan potensi sumberdaya kelautan perikanan secara optimal melalui usaha penangkapan dan usaha budidaya perikanan professional.
2. Peningkatan mutu hasil perikanan melalui keanekaragaman jenis dan penanganan pasca panen yang lebih baik.
3. Peningkatan jangkauan pemasaran hasil perikanan melalui peningkatan jaringan kerjasama, komunikasi dan transportasi ke seluruh jaringan pasar global
4. Peningkatan pendapatan nelayan dan petani ikan secara nyata melalui pemberdayaan masyarakat nelayan dan petani ikan.
5. Penyelamatan potensi kelautan dan perikanan serta mutu lingkungan perairan dari proses penurunan.
6. Pengembangan dan penelitian terhadap teknologi penangkapan ikan lepas pantai dan perikanan samudera dengan sarana dan prasarana perikanan modern, seperti kapal perikanan, alat tangkap, alat pencari ikan dan lain sebagainya.
7. Pengembangan dan penelitian terhadap teknologi budidaya perikanan (khususnya budidaya laut) melalui bioteknologi dan pemulihan benih, rekayasa genetika untuk mendapatkan benih unggul, serta perbaikan mutu lingkungan melalui teknologi budidaya, makanan , pengelolaan kualitas air dan lain sebagainya, sesuai dengan jenis ikan yang dikembangkan.
8. Pengembangan dan penelitian pada teknologi pasca panen, dalam usaha pengawetan, pengolahan, pengelengan dan lain sebagainya.
9. Pengembangan dan penelitian terhadap teknologi pengelolaan usaha perikanan modern dengan menguasai teknologi komunikasi, transportasi, pasar dan lain sebagainya.
10. Menemukan teknologi konservasi lingkungan hidup yang sesuai untuk menyelamatkan potensi kelautan perikanan dari penurunan.
Sasaran tersebut hanya akan tercapai apabila didukung dengan sumberdaya manusia Indonesia yang tangguh dan berkualitas, serta ditunjang dengan sarana dan prasarana perikanan yang canggih dan syarat dengan IPTEK (Ilmu pengetahuan dan Teknologi), selain tersedianya jasa permodalan yang siap pakai, serta adanya kebijaksanaan pemerintah yang kondisif dalam mendukung berbagai upaya pengembangan sumberdaya manusia melalui semua jalur pendidikan (Formal dan Non formal) maupun pengembangan pada sektor usaha untuk pembangunan perikanan dan kelautan dimasa yang akan datang, yang semuanya berimplikasi pada peningkatan perekonomian masyarakat.
c. Wilayah pesisir sebagai bagian dari kawasan pengembangan laut
Laut telah memberikan banyak manfaat bagi manusia salah satunya sebagai sarana perhubungan dan perniagaan dari suatu tempat ketampat lain serta untuk menyambung hidup keseharian. Sehingga diketahui bahwa lautan banyak mengandung sumber-sumber alam yang berlimpah jumlahnya dengan nilai ekonomi yang sangat tinggi. Pada saat ini kebanyakan dari sumber-sumber alam tersebut sebagian besar masih berada diwilayah laut khususnnya kawasan pesisir dan pantai.
Pembahasan mengenai laut tidak akan pernah terlepas dari kawasan pesisir, Secara umum wilayah pesisir dapat didefinisikan sebagai daerah pertemuan antara darat dan laut, kearah darat wilayah pesisir meliputi bagian darat baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi oleh sifat-sifat laut seperti pasang surut. kearah laut dilihat dari segi ekologis adalah kawasan yang masih dipengaruhi oleh proses-pores alamiah didarat seperti aliran air sungai, aliran air tanah atau dampak kegiatan manusia didarat. Feliatra dan Sofyan; 2004.
Wilayah pesisir merupakan kawasan peralihan (interface area) antara ekosistem laut dan darat. Batas kearah darat dari segi ekologis merupakan kawasan daratan yang masih dipengaruhi oleh proses–proses kelautan seperti pasang surut, interusi air laut dan lain-lain. Sedangkan dari segi administratif merupakan batas kearah darat dari wilayah pesisir itu sendiri yakni berupa batas terluar sebelah hulu dari desa pantai atau jarak definitif secara arbiter (2 Km, 20 Km dari garis pantai) yang juga mencakup batas administratif seluruh desa (sesuai dengan ketentuan direktorat Jendral pemerintahan Umum dan otonomi daerah, Depdagri) yang termasuk dalam wilayah pesisir menurut Program Evaluasi Sumber Daya Kelautan (MREP). Dan dari segi perencanaan bergantung pada permasalahan yang menjadi fokus pengelolaan wilayah pesisir.
Sedangkan batas kearah laut dilihat dari segi ekologis adalah kawasan yang masih dipengaruhi oleh proses-pores alamiah didarat seperti aliran air sungai, aliran air tanah dan lain-lain, atau dampak kegiatan manusia didarat seperti bahan pencemar, atau kawasan laut yang merupakan paparan benua (continental shef). Dari segi administratif adalah sejauh 4 mil atau 12 mil dari garis pantai kearah laut dan dari segi perencanaan bergantung pada permasalahan atau substansi yang menjadi fokus pengelolaan wilayahh pesisir yang terdiri dari kawasan estiuaria, kawasan padang lamun kawasan mangrove kawasan terumbu karang dan kawasan laut.
Dalam konteks ekologis wilayah pesisir dapat mencakup daerahh pedalaman pesisir (Coastal hinterland), daerah rendah (lowland), perairan pesisir (coastal water) dan laut dalam sampai dengan zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang diantaranya mempunyai hubungan saling keterkaitan satu dengan lainnya.
Wilayah pesisir juga dicirikan oleh sejumlah bentuk ekologis seperti pantai berbatu (rocky shores) pantai pasir (sandy beach), estuaria, laguna (lagoons), daerah pasang surut (intertidal flat), lahan basah (wetlands) dan pulau-pulau kecil (small island). Wilayah-wilayah tersebut membentuk habitat-habitat bagi sejumlah kominitas biologi spesifik seperti komunitas padang lamun (sea grass beds), komunitas pasang surut (intertidal communities), hutan mangrove (mangroves), terumbu karang (coral reef) dan komunitas-komunitas laut dalam dan laut lepas. Habitat-habitat yang berbeda ini memiliki hubungan yang dekat dan dapat dianggap sebagai satu kesatuan ekosistem. Kesemua ekosistem ini mengandung banyak potensi sumber daya yang merupakan sumber kehidupan utama bagi sebagian besar masyarakat miskin dipesisir.
Oleh karenanya pembangunan sektor kelautan dalam konteks wilayah pesisir dan lautan tidak hanya difokuskan dalam bentuk fisik semata akan tetapi pembangunan itu juga mencakup pendidikan untuk masyarakat disekitar wilayah pesisir dan pantai dalam mengelola sumberdaya pesisir yang mereka tempati.
III. ARAH DAN TUJUAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN
a. Tujuan Pendidikan Nasional
Secara garis besar, Lembaga Pendidikan di Indonesia dibagi menjadi tiga jalur menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikelompokkan menjadi, masing-masing adalah:
a. Lembaga Pendidikan Jalur Sekolah (Pendidikan Formal)
Lembaga Pendidikan Prasekolah
1. Lembaga Pendidikan Dasar
Sekolah Dasar (SD)
Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP)
2. Lembaga Pendidikan Menengah (SMU)
3. Lembaga Pendidikan Tinggi (PT)
b. Lembaga Pendidikan Jalur Luar Sekolah (Pendidikan Non formal)
c. Pendidikan Informal
Hal mendasar yang menjadi kewajiban semua lembaga tersebut yakni pada orientasi pendidikannya. Kalau lembaga pendidikan jalur sekolah berorientasi pada pengembangan manusia Indonesia seutuhnya yakni seperti yang digambarkan GBHN Tahun 1993 yang menjelasakan bahwa kebijaksanaan pembangunan sektor pendidikan ditujukan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia yaitu dengan indikator berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, professional bertanggung jawab, produktif dan sehat jasmani dan rohani. Sedangkan lembaga pendidikan jalur luar sekolah mengutamakan pengembangan afeksi (kemauan) dan psikomotor (Keterampilan), yang sudah tentu juga mengembangkan kognisi (cipta) sebagai unsur penunjang. Pidarta; 2000.
Dari gambaran lembaga pendidikan yang ada di negara ini, maka indikator-indikator tujuan pendidikan nasional dapat dikategorikan sebagai berikut:
1. Adanya keterkaitan dan kedekatan diri yang erat pada sang pencipta.
2. Membentuk pribadi yang luhur, berbudi pekerti, berkepribadian, mandiri, maju, cerdas dan kreatif.
3. Pengembangan dibidang usaha yang mencakup keterampilan, disiplin, kerja keras, profesional, produktif dan bertanggung jawab.
4. Sisi kesehatan yang mencakup kesehatan jasmani dan rohani.
Keempat indikator ini merupakan tujuan pendidikan nasional dimana tujuan tersebut juga tercantum dalam UU-RI Nomor 2 pasal 4 Tahun 1989 tentang pendidikan nasional.
b. Lembaga Pendidikan Non Formal yang Berbasis Kelautan
UU Nomor 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional secara tegas menyebutkan bahwa pendidikan non formal akan terus ditumbuh kembangkan dalam kerangka mewujudkan pendidikan berbasis masyarakat, dan pemerintah ikut bertanggungjawab atas kelangsungan pendidikan non formal sebagai upaya untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun.
Yang dimaksud dengan lembaga pendidikan non formal yang berbasis kelautan dalam hal ini adalah lembaga pendidikan dimasyarakat yang berada dijalur Lembaga Pendidikan Luar Sekolah (Pendidikan non Formal) untuk nantinya dapat mempelajari program pendidikan yang berkenaan dengan kelautan. Sehingga, jika dihadapkan pada jenjang pekerjaan, maka diharapkan bekal pengetahuan tentang kelautan ini dapat menjadi dukungan dalam aplikasi kerja nyata mereka nantinya.
Semua program pendidikan jalur formal seperti halnya Lembaga Pendidikan Dasar (seperti SLTP), sampai dengan Lembaga Pendidikan Tinggi (PT) perlu juga diperoleh dalam pendidikan non formal ini, selain pemantapan skil yang sebenarnya menjadi fokus utama. Seperti itu juga yang diharapkan untuk lembaga pendidikan non formal dimana anak-anak didik (terutama yang berdomisili didaerah pesisir dan pantai) dan tidak dapat bersekolah dijenjang pendidikan formal maka perlu pemantapan skill dan kemampuan prakteknya yang bisa jadi dimulai dari Program Kejar Paket B yang sederajat dengan sekolah tingkat SMP sampai nantinya sampai dengan proses pemagangan yang dilakukan dengan bekerjasama dengan lembaga-lembaga khusus (Seperti Hacery Air laut, Balai Benih Ikan Air Laut, pembesaran ikan dikeramba jaring apung dan lain-lain) yang dapat membantu kelancaran proses pemagangan, kesemua diharapkan dapat berorientasi pada proses pembelajaran terhadap aspek kelautan.
Intinya Lembaga Pendidikan Non Formal yang Berbasis Kelautan adalah semua lembaga pendidikan non formal dimasyarakat yang berkecimpung dalam kegiatan pemantapan pengetahuan, keterampilan, profesionalitas, produktivitas, dan daya saing masyarakat dalam merebut peluang pasar dan peluang usaha.
c. Arah Pengembangan Pendidikan Non Formal Bagi Masyarakat Pesisir
Untuk keberhasilan suatu proses pengembangan, hal yang sangat mendasar dan sangat penting untuk dirumuskan adalah arah dan tujuan pengembangan itu sendiri dan perlu adanya kesepakatan dan komitmen untuk menjalankan semua kesepakatan melalui persetujuan semua elemen pengembang khususnya dalam mengembangkan pendidikan non formal berbasis kelautan ini.
Adapun arah pengembangan pendidikan non formal berbasis kelautan bagi masyarakat pesisir yakni diarahkan untuk dapat mewujudkan lembaga pendidikan non formal kelautan yang memiliki hasil lulusan yang mampu juga untuk bersaing dengan lulusan pendidikan formal baik dari pemikiran dan produk keilmuan yang dihasilkan yang mampu juga bersaing dengan kebutuhan pembangunan khususnya pembangunan dibidang perikanan dan kelautan dikawasan pesisir dan pantai.
d. Tujuan Pengembangan Pendidikan Non Formal Bagi Masyarakat Pesisir
Idealnya “Pendidikan Berbasis Masyarakat Pesisir” memiliki beberapa tujuan, antara lain :
1. Membentuk generasi yang mampu mempelopori kembali pemberdayaan masyarakat pesisir serta dapat melakukan analisis, menggali dan mengelola potensi pembangunan pesisir dan pulau-pulau kecil;
2. Menyelenggarakan pengajaran yang memadukan antara hasil pembelajaran dengan aplikasi di lapangan dan mampu pendampingan dalam jangka panjang;
3. Bersama institusi lain (seperti perguruan tinggi) membentuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat pesisir serta kompetensi program pembelajaran yang dibutuhkan masyarakat;
4. Melaksanakan pendampingan dalam jangka panjang untuk menciptakan kemandirian usaha; dan
5. Membentuk pelopor pemberdayaan masyarakat pesisir yang meliputi berbagai usaha yang relevan dengan potensi sumberdaya lokal yang ada.
IV. TANTANGAN DAN PERMASALAHAN
a. Potensi Kelautan Indonesia yang belum dioptimalkan
Indonesia sebagai negara maritim, memiliki wilayah perairan yang sangat luas dengan jumlah pulau yang banyak serta kawasan pantai dan bakau yang terlebar didunia. Dengan wilayah perairan territorial, 2,7 juta km2 zona ekonomi eksklusif dan 14.000 km2 wilayah perairan umum berupa sungai,danau, waduk dan lain sebagainya. Sedangkan diperkirakan 2,2 juta jiwa diantara adalah masyarakat yang bergerak dibidang kelautan dan perikanan. Hal tersebut merupakan sekelumit gambaran bahwa sumberdaya perikanan kita cukup besar, akan tetapi besarnya potensi perikanan dan banyaknya sumber daya kelautan negara ini belum lagi dapat mensejahterakan apalagi mencerdaskan anak bangsa.
Jika dilihat dari segi pendapatan perkapita, rakyat Indonesia sebelum krisis ekonomi jauh berada dibawah negara-negara Asean seperti Filiphina, Thailand, Malaysia, Brunai Darussalam dan Singapura. Apalagi setelah krisis multi dimensi termasuk krisis ekonomi yang melanda negara ini, tentu akan jauh lebih rendah lagi. Padahal jika sumber daya alam yang masih banyak dimiliki oleh laut Indonesia ini dikelola dengan baik maka hal itu bisa menjadi salah satu sumber devisa yang cukup besar bagi negara ini, untuk melawan krisis ekonomi serta kemiskinan dan kebodohan sebagian masyarakat yang masih melanda negeri ini.
b. Rendahnya produkivitas nelayan
Rendahnya produktivitas nelayan di Indonesia pada umumnya disebabkan oleh kualitas sumberdaya manusia ditingkat pendidikan para nelayannya. Hal ini tergambar dari tingkat pendidikan sumber daya manusia seperti yang tergambar pada tabel dibawah ini.
Tabel 1. Tingkat Pendidikan Sumber Daya Manusia Indonesia
Tingkat Pendidikan
|
Persentase
|
1. Diploma dan sarjana
2. Tamatan SD
3. Tidak Tamat SD dan Tidak Sekolah
|
0,03
19,59
70
|
Sumber : dahuri dalam tokohindonesia.com
Jika dilihat dalam tabel 1, tingkat lulusan pendidikan Sekolah Dasar di Indonesia kurang dari 20%, yang tidak tamat SD dan tidak bersekolah 70%, jika dihitung lagi hanya berapa persen sumber daya manusia Indonesia tamatan Sekolah Dasar yang bergerak dibidang perikanan. Hal ini merupakan dilema tersendiri bagi pemerintah. Yang memang kesemuanya harus ada pilihan, jika pembangunan ingin maju, maka pendidikan terhadap sumber daya manusia perlu dipersiapkan an ditingkatkan dengan sebaik-baiknya.
c. Kurangnya Komunikasi dan informasi
Antara dunia usaha dan lembaga pendidikan non formal perlu adanya kerjasama yang baik terutama dalam hal pemagangan anggota atau anak-anak didik yang bersekolah dilembaga pendidikan non formal tersebut. Kurangnya kerjasama dalam hal komunikasi dan informasi antar dunia usaha ini menyebabkan lulusan lembaga pendidikan non formal kurang dapat mengantisipasi kebutuhan tenaga lapangan dibidang kelautan khususnya, baik dalam jumlah yang dibutuhkan pada masing-masing keahlian maupun dari kualitas kemampuan kerja dilapangan.
Hal ini juga berarti perlu adanya orientasi dalam program kemitraan dengan para pengusaha yang bergerak khusus bidang kelautan dan perikanan dalam membuka lapangan dan kesempatan untuk melakukan kegiatan magang dan sekaligus membuka peluang kerja bagi anak didik yang dirasa memiliki kemampuan dalam pekerjaan.
d. Rumusan program pelajaran
Perlu diakui bahwa lulusan perikanan yang berasal dari pendidikan formal seperti perguruan tinggi perikanan telah banyak mengeluarkan sarjana-sarjana perikanan yang sudah dipersiapkan untuk mampu bersaing dibursa lapangan pekerjaan. Hal ini sudah pasti menjadi tuntutan yang besar bagi lembaga pendidikan non formal untuk dapat meningkatkan mutu lulusannya yang tak kalah bagusnya dengan para sarjana-sarjana lain lulusan perguruan tinggi. Hal itu rasanya perlu untuk ditanggapi dengan membuat perumusan program yang tepat guna dan tepat sasaran untuk mempersiapkan lulusan yang mampu bersaing didunia kerja.
V. POTENSI DAN PELUANG
Pendidikan non formal yang berbasis kelautan ini, sebagai bagian pendidikan jalur luar sekolah yang diharapkan dapat memberikan input terbesar bagi pembangunan kawasan pesisir seharusnya dapat melirik bahwa potensi basis daerah pesisir yang menjadi sasaran sebenarnya memiliki peluang yang besar untuk menjadi pertimbangan dalam hal ini;
VI STRATEGI PENGEMBANGAN
Idealnya dalam pengembangan program pendidikan non formal yang berbasis kelautan bisa disinergiskan dengan pola pengembangan masyarakat pesisir dan pantai. Menurut Isjoni; 2004, yang perlu disusun untuk meningkatkan Program Luar Sekolah (program non formal) yakni dengan melakukan beberapa konsep rencana strategis yakni:
1. Meningkatkan mutu tenaga kependidikan program non formal
2. Meningkatkan mutu sarana dan prasarana dapat memperluas pelayanan program non formal, dapat meningkatkan kualitas proses dan hasil;
3. Meningkatkan pelaksanaan program kendali mutu melalui penetapan standard kompetensi, standard kurikulum untuk kursus;
4. Meningkatkan kemitraan dengan pihak berkepentingan (stakholder) seperti Dudi, asosiasi profesi, lembaga diklat; serta
5. Melaksanakan penelitian kesesuain program program non formal dengan kebutuhan masyarakat dan pasar. Demikian pula kaitan dengan peningkatan kualitas manajemen pendidikan.
Sedangkan menurut Hidayat dan Surochiem; dalam hangtuah.ac.id. Strategi Pengembangan Masyarakat Pantai dan pesisir dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu, pendekatan yang bersifat struktural dan pendekatan yang bersifat non struktural.
Pendekatan struktural adalah pendekatan yang menekankan pada penataan sistem dan struktur sosial politik. Pendekatan ini mengutamakan peranan instansi yang berwewenang atau organisasi yang dibentuk untuk pengelolaan pesisir laut. Dalam hal ini peranan masyarakat cukup penting tetapi kurang kuat karena aspek struktural biasanya lebih efektif bila dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan.
Sedangkan pendekatan non struktural adalah pendekatan yang subyektif. Pendekatan ini mengutamakan pemberdayaan masyarakat secara mental dalam rangka meningkatkan kemampuan anggota masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan dan persoalan pesisir laut. Kedua pendekatan tersebut seharusnya saling melengkapi dan dilaksanakan secara integratif.
Pendekatan non struktural merupakan pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subyek yang mempunyai keleluasaan untuk berinisiatif dan berbuat menurut kehendaknya. Pendekatan tersebut berasumsi bahwa masyarakat lokal dengan pengetahuan, keterampilan dan kesadarannya dapat meningkatkan peranannya dalam perlindungan sumber daya alam disekitarnya. Karena itu, salah satu upaya untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan wilayah pesisir dan laut adalah dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat untuk berbuat sesuatu demi melindungi sumbar daya alam.
Pendekatan non struktural inilah yang menjadi fokus untuk pengembangan pendidikan non formal yang berbasis kelautan, karena semua ini mengutamakan pada pemberdayaan masyarakat secara mental dan berkaitan dengan pola pemberdayaan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat itu sendiri.
Dengan mempertimbangkan tantangan dan permasalahan yang dihadapi, dan potensi serta peluang yang ada maka untuk pencapaian tujuan pengembangan seperti yang telah dirumuskan perlu adanya strategi pengembangan.
a. Strategi umum
b. Strategi Khusus
Dalam kaitan dengan upaya peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan, maka program Pendidikan Non Formal yang berbasis perikanan lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, tanpa mengesampingkan aspek akademis (Isjoni, 2004). Oleh sebab itu Program Pendidikan Non Formal harus mampu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, profesionalitas, produktivitas, dan daya saing masyarakat dalam merebut peluang pasar dan peluang usaha, Pengetahuan dan keterampilan tersebut tidak hanya berkaitan langsung dengan upaya-upaya penanggulangan masalah kerusakan sumberdaya alam tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan usaha ekonomi, terutama dalam rangka membekali masyarakat pesisir dengan usaha ekonomi alternatif sehingga tidak merusak lingkungan, oleh karena itu maka perlu disusun rencana strategis yang dimulai dari:
Hal ini dilakukan tidak hanya bagi anak-anak pesisir yang putus sekolah akan tetapi bagi seluruh masyarakat yang berada diwilayah tersebut sebagai proses pembelajaran untuk dapat mengelola wilayah pesisir dan laut secara bijak, selain adanya target bahwa pendidikan non formal berbasis kelautan dapat memberi bekal nantinya pada anak didik dalam aplikasi mereka didunia kerja.
VII. KESIMPULAN DAN SARAN
a. Kesimpulan
Jika dilihat dari luasnya wilayah laut, banyaknya wilayah pesisir dan besarnya sumber daya laut serta melihat potensi serta peluang di Negara Indonesia ini, disisi lain sumber daya manusia dengan tingkat pendidikannya yang tergolong rendah maka diperlukan adanya program jalur luar sekolah (Program non formal) yang berbasis kelautan terutama didaerah-daerah pesisir dan pantai.
Oleh karenanya pendekatan non struktural perlu untuk dilakukan guna menempatkan sumber daya manusia sebagai subyek yang mempunyai keleluasaan untuk berinisiatif meningkatkan peranannya dalam perlindungan sumber daya alam pesisir serta laut disekitarnya. Karena itu, salah satu upaya untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam diwilayah pesisir dan laut adalah meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat dengan dibentuknya program pengembangan pendidikan non formal berbasis kelautan, dengan strategi khusus yakni Penguatan Kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, pengembangan keterampilan dan peningkatan kemitraan.
b. Saran
Pada dasarnya program pendidikan jalur luar sekolah (Pendidikan Non Formal) menjadi tanggungjawab masyarakat dan khususnya pemerintah dimana semuanya sejalan dengan Pendidikan Berbasis Masyarakat, penyelenggaraan Pendidikan Non Formal sebenarnya lebih memberdayakan masyarakat sebagai subyek perencana, pelaksanaan serta pengendali. Fokus lain dari Pendidikan Non Formal yakni dengan falsafah lebih baik mendengar dari pada didengar, Pemerintah daerah propinsi, kabupaten dan kota secara terus perlu terus memberi perhatian terhadap Pendidikan Non Formal sebagai upaya peningkatan Sumber daya manusia Indonesia umumnya dan sumber daya manusia diwilayah pesisir dan pantai khususnya dengan program Pendidikan Non Formal yang berbasis kelautan, dan harapan terbesar adalah program Pendidikan Non Formal sebagai salah satu solusi terhadap permasalahan masyarakat, terutama anak-anak usia sekolah dan anak usia putus sekolah didaerah pesisir dan pantai khususnya yang tidak mampu melanjutkan pendidikan.
DAFTAR PUSTAKA
Al-Quran Surat. An-Nahl (ke-16): ayat 14. Syamil Quran, Bandung.
Feliatra,Prof Dr. Ir, DEA, Sofyan,Irwandy, S.Pi, M.Si; 2004, Pengantar Perikanan dan Ilmu Kelautan I. Faperika Press. Universitas Riau, pekanbaru.
Feliatra, Prof,Dr,Ir,DEA,1998. Strategi Pembangunan Perikanan dan Kelautan nasional dalam meningkatkan devisa negara. Unri Press.Pekanbaru.
Feliatra,Prof.Dr.Ir, DEA; 2002, Pengantar Perikanan dan Ilmu Kelautan II. Faperika Press. Universitas Riau, pekanbaru.
Gayo,Iwan; 1997, Buku Pintar Senior,Upaya Warga Negara, Jakarta.
Hidayat Moh. Manshur & As Surochiem. (Peneliti Pada Link- Ridev Institute Surabaya) http://www.hangtuah.ac.id/Baru-depan/Humas/artikel.htm.
http://www.beritaindonesia.co.id/data/arsip/2006/04.
http://www.tokohindonesia.com/ ensiklopedi /r/ rokhmin-dahuri/ wawancara2.shtml.
Isjoni, 2004(Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan) Pendidikan Luar Sekolah dalam http://www.pendidikan network.com.
Pidarta,made,Prof,Dr; 2000,Landasan Kependidikan, Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia. Rhineka Cipta, Jakarta.
